Polisi dan TNI Aniaya Kader HMI

Syamsul Asri

Kader HMI Cabang Makassar

Melaporkan dari Makassar

MAKASSAR, TRIBUN-TIMUR.COM--Puluhan kader HMI terlibat bentrok dengan sejumlah polisi dan TNI. Bentrok ini bermula saat sejumlah kader hijau hitam yang berasal dari beberapa kampus di Makassar bergabung demo di Kantor PT Pertamina Wilayah VII, Jl Garuda, Makassar, Senin (3/6) siang. 

Demo yang dilakukan teman-teman HMI terkait sikap HMI yang menolak rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) dan seruan untuk mengusut mafia BBM yang diduga kongkalikong dengan pejabat PT Pertamina. 

Awalnya massa yang demo bermaksud bertemu dengan Kepala Kantor PT Pertamina Wilayah VII. Namun niat mahasiswa itu tak dikabulkan. Justru seorang yang diduga petugas keamanan memukul demonstran. Insiden ini pun memicu bentrok antara mahasiswa vs polisi dan TNI. 

Bentrok tersebut menyebabkan sejumlah kader HMI terluka dan harus dilarikan ke Rumah Sakit Stellamaris untuk mendapatkan tindakan medis. Korban dari kader HMI itu di antaranya Awi, Arul, Mardink, dan Syawal. 

Syawal, kader HMI Komisariat FE UMI, mengalami luka di bagian wajah hingga berlumuran darah. Mardink, kader HMI Komisariat FE Universitas 45 Makassar, mengalami memar di bagian wajah dan tangan. Sedangkan Rifadil, mahasiswa FH Universitas 45 Makassar, mengalami patah tangan dan memar di bagian mata. Sebagian lainnya mengalami luka-luka.

Akibat bentrok itu, kader HMI yang kecewa dengan tindakan TNI dan Polri yang memukul sejumlah rekan-rekan mereka melanjutkan demo di depan Sekretariat HMI Cabang Makassar, Jl Botolempangan, Makassar. Pada aksi kali ini, tuntutan kader HMI bertambah yakni mendesak pencopotan Pangdam VII Wirabuana Mayjen TNI M Nizam dan Kapolda Sulsel Irjen Polisi Mudji Waluyo. 

Desakan tersebut dikarenakan HMI menilai Pangdam VII Wirabuana dan Kapolda Sulsel tak mampu mengamankan aksi mahasiswa dengan cara-cara tak melanggar HAM. HMI juga mendesak Pangdam dan Kapolda Sulsel menindaktegas anggotanya yang terlibat penganiayaan terhadap rekan-rekan HMI. Jika tidak, maka aksi susulan akan digelar rekan-rekan dari HMI Cabang Makassar.

Sumber : TribunNews

Kunjungan Sister City DPRD DKI Jakarta ke Tiga Negara

DPRD DKI Jakarta kembali menjadi sorotan publik. Seusai menggulirkan hak interpelasi terhadap Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, publik kembali menyorot rencana kunjungan kerja DPRD DKI ke lima kota sister city di tiga negara. Apa sih kunjungan sister city?

Menurut Sekretaris DPRD DKI Manggar Pardede, kunjungan ke sister city merupakan kunjungan balasan. Secara etika, DPRD DKI bisa melakukan kunjungan kerja ke kota yang anggota dewannya pernah melakukan kunjungan kerja ke Jakarta.

"Ini tata pergaulan anggota dewan internasional. Seperti kita, kalau saya silaturahim ke rumah orang, masak orang enggak berniat silaturahim ke saya," ujar Manggar saat ditemui wartawan di Gedung DPRD DKI, Senin (3/6/2013) pagi.

Manggar menjelaskan, DPRD DKI telah empat tahun absen melakukan kunjungan kerja kesister city, meski anggota dewan dari kota lain sering melakukan kunjungan kerja ke DPRD DKI Jakarta. Tahun 2012, DPRD DKI pun kembali menerima kunjungan kerja dari tiga kota di tiga negara, yaitu Seoul (Korea Selatan), Beijing (China), dan Houston (Amerika Serikat).

Namun sayang, tidak satu pun kota itu dibalaskunjungi oleh DPRD DKI, meski DPRD telah menganggarkan Rp 700 juta. Tahun 2013, lanjut Manggar, DPRD kembali menerima kunjungan dari Los Angeles dan New York. Namun, hingga saat ini belum ada perintah dari pimpinan dewan untuk melaksanakannya.

"Kita anggarkan Rp 1,812 miliar, tapi sampai saat ini pimpinan dewan belum perintah konkret untuk melakukan kunjungan balasan," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, anggota DPRD DKI Jakarta akan melakukan kunjungan kerja ke lima kota sister city yang akan menghabiskan Rp 1,812 miliar. Mekanisme kunjungannya, DPRD masih menunggu persetujuan dewan pimpinan, dan akan disusun mekanisme terperinci setelah dewan pimpinan menyetujui.

Bahaya Sekte Seks Bebas di Bandung

Sekte seks bebas membuat gempar kota Bandung, Jawa Barat. Salah seorang pengikut sekte sesat itu diperiksa Polrestabes Bandung, Kamis 30 Mei 2013. Ia mengaku telah bergabung dengan sekte seks bebas selama sembilan tahun. Tak hanya dia, tapi juga ibunya.

Pria yang identitasnya masih disembunyikan kepolisian itu lantas membeberkan beberapa ritual yang dilakukan oleh anggota sekte itu. “Ritualnya misalnya satu perempuan melayani sembilan lelaki. Jadi mama saya ada di satu ruangan, lantas lelakinya antre satu-satu masuk ke dalam ruangan,” kata dia.

Menurutnya, siapa yang bisa menghamili ibunya dan anggota perempuan lainnya di sekte itu, maka sang pria akan mendapatkan piagam ritual. Para jemaat juga, kata dia, memiliki cincin pentagram dalam ritual seks bebas itu. Dengarkan pengakuan si jemaah di tautan video ini.

Jemaah itu mengatakan, ritual seks bebas yang dilakukan anggota sekte itu dilakukan berpindah-pindah, mulai dari hotel sampai menyewa tempat khusus. Selain melakukan ritual seks bebas di mana satu wanita melayani beberapa lelaki secara bergantian, menurutnya ada juga ritual menindih binatang.

Ritual biasanya dilakukan pada hari libur Sabtu dan Minggu. Minggu bulan ini misalnya ritual dilakukan di Sumedang, bukan di Bandung. “Anggotanya banyak orang Pemda Bandung. Saya tahu semua. Misalnya atasan mama saya di kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung,” ujarnya.

Sekte seks bebas ini menyeruak sejak surat perintah ritual seks bebas di kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Bandung bocor ke publik. Polrestabes Bandung masih terus menyelidiki kasus ini. “Kami harus hati-hati dalam menangani kasus ini. Jangan sampai membuat suasana tidak kondusif lantaran beredarnya isu sekte ini,” kata Kapolres Bandung, Komisaris Besar Pol Abdul Rakhman Baso.

Malaysia Tertarik Pada Pesawat Buatan Indonesia CN295

Kuala Lumpur (Berita Nusantara) - Wakil Menteri Pertahanan Letjen (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan pemerintah Malaysia mempunyai minat yang besar terhadap pesawat angkut jenis CN295 buatan PT Dirgantara Indonesia (DI) mengingat pesawat ini sangat bersaing terutama di regional Asean.

"Kehadiran Panglima angkatan udara, pilot, perwira lainnya termasuk dari pihak kepolisian Malaysia menunjukkan mereka mempunyai minat yang besar untuk mengadakan observasi terhadap pesawat CN295," kata Sjafrie disela-sela penerbangan promosi pesawat angkut militer CN295 di Bandara Subang, Malaysia, Jumat.

Sebelumnya, kata Sjafrie, dia sudah bertemu dengan Wakil Menteri Pertahanan Malaysia yang merespon positif untuk melakukan observasi terhadap pesawat CN295.

"Ini merupakan langkah awal yang baik untuk hubungan dua negara bertetangga sesama Asean," ungkapnya.

Wamenham tidak bisa memastikan berapa banyak CN295 yang diminati oleh Malaysia, namun tentunya itu tergantung dari kebutuhan dan kemampuan pendanaannya.

Selain Malaysia, lanjut Sjafrie, negara-negara Asean yang dikunjungi seperti Filipina, Brunei Darussalam, Thailand dan Myanmar memberikan respon positif terhadap pesawat yang beberapa bagiannya telah dibuat di dalam negeri.

"Dari perjalanan saya ke sejumlah negara Asean mereka memberi respon positif. Di Filipina kita juga ikut dalam tender terbatas, di Thailand, Myanmar ataupun Vietnam potensinya juga bagus," ungkap dia.

Mengenai pendanaan, kata Sjafrie, bukan merupakan halangan sebab PT DI memiliki kemampuan yang baik di bidangnya sehingga perbankan siap untuk mendukung pendanaannya.

"Soal dana bukanlah sulit sebab kapasitas PT DI cukup bagus, bahkan produknya tembus pasar dunia. Seperti bagian sayap pesawat buatan PT DI ini juga telah diekspor ke Sevilla, Spanyol serta ke 14 negara," kata Sjafrie.

Sementara itu, Direktur Utama PT DI Budi Santoso menjelaskan bahwa pihaknya saat ini fokus untuk memenuhi permintaan TNI dan setelah itu baru untuk konsumen mancanegara.

"Diharapkan setahun ini, permintaan TNI itu bisa diselesaikan dan selanjutnya untuk memenuhi permintaan negara tetangga," kata Budi dengan menjelaskan PT DI mampu membuat pesawat CN235 dan CN295 sekitar 6 sampai 12 pesawat per tahun.

Ia menjelaskan Malaysia telah memiliki delapan pesawat CN235 yakni enam pesawat pengangkut militer dan dua untuk VIP.

"Sudah lama Malaysia memiliki pesawat CN235 dan masih terawat dengan baik," ungkapnya.

Dalam promosi CN295 di Bandara Subang itu tampak hadir Duta Besar RI untuk Malaysia Herman Prayitno beserta jajarannya, Panglima Tentara Udara Malaysia Dato Rodzali Bin Daud, Duta Besar Spanyol untuk Malaysia serta sejumlah pilot dan pejabat kepolisian setempat.

Lutfi Hasan Pernah Ajak Darin ke Malaysia untuk Bulan Madu

Berita Nusantara - Kabar kedekatan mantan Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq dengan seorang wanita muda berusia 19 tahun, Darin Mumtazah perlahan mulai terkuak.

Darin selama ini dikenal sebagai seorang pelajar yang diduga terlibat kasus suap dan pencucian uang impor daging dengan tersangka Luthfi Hasan Ishaaq.

Keduanya diketahui pernah pergi bersama ke Malaysia dalam satu pesawat. Menurut data perlintasan di Bandara Soekarno-Hatta yang diterima VIVAnews, keduanya pernah pergi bersama pada 25 Desember 2012 dengan nomor penerbangan MH712.

Kemudian, keduanya kembali ke Jakarta pada 27 Desember 2012, juga satu dalam pesawat dengan nomor penerbangan MH723. 

Saat dikonfirmasi mengenai data perlintasan itu, seorang sumber yang mengetahui informasi tersebut membenarkan. Keduanya berangkat bersama pada 25 Desember 2012 dan kembali ke Jakarta bersamaan pada 27 Desember 2012.

Belum dapat diketahui maksud dan tujuan Luthfi mengajak siswi sekolah menengah kejuruan itu ke Malaysia di pengujung akhir 2012. Namun, santer dikabarkan, Luthfi mengajak Darin bulan madu ke Malaysia.

Pengacara Luthfi, Zainuddin Paru, mengaku belum sempat menanyakan soal kedekatan Luhfti dengan Darin Mumtazah. Begitu juga mengenai informasi yang menyebut keduanya pernah pergi bersama ke Malaysia.

"Kami belum sempat tanya ke beliau. Kami rasa itu sudah di luar substansi hukum, kami konsentrasi pada proses hukum saja," ujar Zainuddin saat dikonfirmasi VIVAnews, Jumat 31 Mei 2013.

Keberadaan Darin hingga kini masih misterius. Bahkan, penyidik KPK sempat menjemput paksa Darin Mumtazah di rumahnya untuk bersaksi di persidangan. Namun, saat disambangi, Darin tidak ada di rumah.

Meski demikian, KPK tetap akan menghadirkan Darin Mumtazah sebagai saksi di persidangan Luthfi Hasan Ishaaq.

KPK Periksa Gubernur Riau Rusli Zainal

Gubernur Rusli Zainal Usai diperiksa KPK

BERITA NUSANTARA, JAKARTA - Gubernur Riau, Rusli Zainal, melenggang usai merampungkan pemeriksaannya di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (31/5/2013) petang.

Ketua DPP Partai Golkar itu diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan suap pembahasan Perda PON di Riau.

Rusli terpantau keluar KPK sekitar pukul 18.30 WIB. Rusli sendiri memilih langsung meninggalkan KPK dengan menumpangi mobil Toyota Fortunernya tanpa komentar.

Pengcara Rusli, Rudi Alfonso mengatakan bahwa kliennya baru ditanyai sebatas identitas dan kewenangannya sebagai Gubernur. Karena itu, penyidik belum masuk ke tahap materi perkara.

"Cuma kewengannya saja soal Gubernur, riwayat pekerjaan. Biasalah soal pekerjaan," kata Rudi kepada wartawan.

Saat ditanya lebih jauh, Rudi belum mau berkomentar lebih banyak soal materi kasus. Yang pasti, lanjut dia, kliennya siap kooperatif kepada KPK.

Sementara KPK melalui juru bicaranya, Johan Budi membenarkan jika pihaknya memutuskan masih belum perlu menahan Rusli.

"Saya mendapatkan informasi bahwa belum ada penahanan terhadap RZ," kata Juru Bicara KPK, Johan Budi, di Kantor KPK, Jumat (31/5/2013).

Pada perkara, Rusli disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 5 ayat 2 atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Rusli diduga menerima suap terkait pembahasan Perda PON Riau tahun 2012.

Kedua, Rusli Zainal disangka melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau pasal 13 UU nomor 31 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto pasal 55 ayat satu kesatu KUHP. Rusli diduga menyuap Anggota DPRD Riau, M Faisal Aswan dan M Dunir, terkait pembahasan Perda PON Riau tahun 2012.

Rusli juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Pengesahaan Pemanfaatan Hasil Hutan pada Tanaman Industri tahun 2001-2006 di Kabupaten Palelawan, Riau. 

Rusli dijerat pasal 2 ayat 1, atau pasal 3 UU Pemberantasan Tipikor Juncto pasal 55 ayat satu kesatu KUHP.

Orang Cina Mewakili Partai Islam Se-Malaysia

DAP diwakili Melayu Muslim

BERITA NUSANTARA - Partai Islam Se-Malaysia (PAS) mengajukan seorang keturunan Cina non-Muslim sebagai calon anggota parlemen. Ini merupakan salah satu pencalonan lintas etnik dan agama oleh partai politik dalam pemilihan umum Malaysia kali ini.

Calon yang diajukan PAS adalah Hu Pang Chaw untuk daerah pemilihan Ayer Hitam di Johor Baru.

Inilah untuk pertama kalinya PAS mencalonkan anggota parlemen dari kalangan non-Muslim.

"Kami ingin membuktikan bahwa perjuangan PAS adalah suatu perjuangan berlandasaskan Islam yang sebenarnya, yang bisa mengangkat kesejahteraan, keadilan, harmoni dan kebajikan untuk semua," kata Hu Pang Chaw kepada BBC Indonesia.

"Ini membuktikan bahwa tokoh-tokoh non-Muslim dapat diterima untuk mewakili PAS," tambahnya.

Pertanda bagus

Dalam kampanye di daerah pemilihannya Ayer Hitam minggu terahir April lalu, Hu Pang Chaw didampingi rombongan yang terdiri antara lain lima wanita Melayu berjilbab.

Seorang warga Cina di sana, Tang Ah Lok, 63, mengatakan, "Inilah untuk pertama kalinya saya lihat warga Muslim mendukung secara terbuka calon Cina beragama Kristen."

"Ini pertanda bagus dan menunjukkan gelombang baru pemimpin," kata Tang Ah Lok dalam bahasa Mandarin kepada harian the Straits Times.

Hu Pang Chaw sendiri mengatakan selama kampanye, ia juga mendapatkan banyak dukungan dari pemilih Cina.

"Masyarakat Cina telah mengambil contoh apa yang telah dilakukan PAS di Kelantan, bahwa mereka bisa adil kepada semua kelompok," kata Hu lagi kepada BBC Indonesia.

Kelantan merupakan salah satu daerah yang dimenangkan oleh Partai Islam Se-Malaysia ini.

Ketua Pemuda PAS untuk wilayah Kuala Lumpur, Kamaruzaman Mohamad, menyatakan dicalonkannya Hu Pang Chaw merupakan "pertanda bahwa perjuangan PAS walaupun atas nama agama, tetap dapat diterima baik oleh penganut bukan agama Islam."

Hu Pang Chaw saat melakukan kampanye di Ayer Hitam, Johor Baru.

Bukan hanya PAS yang mengajukan calon dari lintas ras dan agama.

Partai Tindakan Demokrasi, DAP -partai sekuler dengan sebagaian besar pemilih warga Malaysia keturunan Cina- memilih Mahdzir Ibrahim sebagai salah satu calon mereka.

DAP dan PAS termasuk bagian dari partai oposisi bersama Partai Keadilan yang tergabung dalam Pakatan Rakyat, kelompok oposisi pimpinan Anwar Ibrahim yang menghadapi koalisi yang memerintah, Barisan Nasional dalam pemilihan umum Malaysia.

Kecenderungan menarik calon dari lintas etnik dan agama ini dilakukan untuk menarik suara dari berbagai kelompok dan agama, kata Ahmad Nidzamuddin Sulaiman, dosen pusat kajian etnik, Fakultas Ilmu Politik, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Rentan pecah

"Saya kira hal ini (langkah menarik calon dari kelompok agama dan ras lain) bisa menarik suara (pemilih). Ini bisa terlihat dari dukungan yang diberikan," kata Nidzam kepada BBC Indonesia.

"Misalnya di rumah orang Cina ada bendera PAS dan di kampung Melayu ada bendera DAP. Saya rasa dalam pemilu kali ini, partai-partai itu dapat menarik suara dari berbagai kelompok."

"Mereka mengurangi sentimen etnik demi kerja sama untuk mendapatkan dukungan dari berbagai kelompok," tambah Nidzam.

Tetapi Nidzam menyatakan isu besar seperti agama masih dapat menimbulkan perselisihan di kemudian hari.

"Dalam sejumlah hal seperti budaya dan pendidikan berjalan dengan baik kerjasama selama ini, namun isu agama, seperti pemerintahan dengan hukum Islam yang diangkap PAS dapat menjadi sumber perselisihan PAS dengan DAP misalnya," kata Nidzam.

Nidzam mengatakan terbaginya masyarakat Malaysia dari sisi etnik, budaya dan agama yang tercermin dari sisi politik masih tetap akan sulit untuk dihapus terutama di kalangan akar rumput.

"Di kalangan masyarakat awam, (terbaginya masyarakat) tidak semudah itu dihilangkan. Sentimen tetap ada."

"Jadi bila ada satu kasus, tidak mengherankan suatu saat nanti akan meletup (pecah) lagi ketegangan antar etnis lagi," kata Nidzam.

Irjen Djoko Susilo Membanta Terima Uang dari Budi Santoso

BERITA NUSANTARA, Jakarta - Bendahara Satker Korlantas, Kompol Legimo, mengaku pernah dititipi kardus berisi uang dari pengusaha Budi Susanto yang diperuntukkan bagi Irjen Djoko Susilo. Si mantan Kakorlantas membantah pengakuan itu. 

"Berkaitan dengan pemberian dari Budi Susanto, saya tidak pernah menerima pemberian dari Budi ataupun yang dikatakan koordinir tersebut," kata Irjen Djoki di PN Tipikor, Jl Rasuna Said, Jaksel, Jumat (31/5/2013).

Menurut Djoko, pernyataan Legimo cukup janggal. "Ngapain saya meminta Budi Susanto, staf saya kan juga cukup banyak," kata Djoko.

Di dalam kesaksiannya, Legimo mengaku pernah menerima beberapa kardus penuh berisi uang dari Budi Susanto pada Maret dan April 2011. Kardus itu lantas diserahkan kepada Irjen Djoko Susilo yang menjabat Kakorlantas Mabes Polri.

Pengakuan ini Legimo sampaikan dalam kesaksiannya di PN Tipikor, Jl HR Rasuna Said, Jakarta, Jumat (31/5/2013). Sebelumnya dia menyatakan beberapa kali diperintahkan Irjen Djoko untuk menerima uang dari Budi Susanto, di antaranya pada Maret dan April 2011.

"Uang diantarkan oleh orangnya Budi Susanto, namanya Wahyudi. Pernah saya menerima uang dalam empat kardus besar pada Maret 2011," kata Legimo.

Legimo tidak mengetahui berapa uang yang ada di dalam kardus tersebut. Uang tersebut diserahkan oleh Wahyudi pada pagi hari.

Lantas pada malam harinya, Irjen Djoko menemui Legimo untuk mengambil uang itu. Saat itu Irjen Djoko datang bersama asisten pribadinya Benita Pratiwi.

"Uang diambil dan dimasukkan ke dalam mobil. Ada dua mobil. Mobil Pak Kakor (Irjen Djoko) dan mobil asprinya," kata Legimo.

Selain uang itu, ada juga penyerahan uang dalam kardus lainnya pada April 2011. Uang juga diserahkan oleh Wahyudi, staf Budi Susanto, pemilik PT CMMA.

"Kalau yang April itu, Wahyudi bilang jumlahnya Rp 4 miliar," kata Legimo.

Pengguna Internet di Dunia Mencapai 2,4 Miliar

BERITA NUSANTARA - Populasi pengguna internet di dunia terus saja meningkat. Kini, jumlahnya sudah menyentuh angka yang luar biasa besar.

Dalam ajang D11 Conference yang diadakan oleh situs AllThingsD, Mary Meeker yang berasal dari firma Kleiner Perkins Caufield & Byers Meeker, mengungkapkan bahwa pengguna internet di seluruh dunia telah menyentuh angka 2,4 miliar orang. Angka tersebut meningkat 8 persen dari tahun sebelumnya.

Meski mencapai angka yang luar biasa besar, jumlah tersebut hanya mencakup 34 persen populasi dunia.

Indonesia menjadi salah satu negara dengan pengguna internet terbanyak dengan 55 juta orang. Nilai tersebut mengalami peningkatan 58 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Walaupun begitu, tingkat penetrasinya tidaklah terlalu besar, yaitu hanya 23 persen.

Negara dengan tingkat penetrasi internet tertinggi dipegang oleh Amerika Serikat. Dengan jumlah pengguna sebanyak 244 juta jiwa, tingkat penetrasi di negara tersebut mencapai 78 persen.

Penggunaan internet dari perangkat mobile juga terus meningkat drastis. Menurut Meeker, pengguna internet dari perangkat mobile hanyalah 0,9 persen dari keseluruhan lalu lintas internet di Mei 2009. Setahun sesudahnya, persentase tersebut meningkat hingga 2,4 persen.

Di Mei 2013, pengguna internet mobile global sudah menyentuh angka 15 persen dan akan melonjak hingga 30 persen pada akhir tahun 2014.

Filipina Tawarkan Lahan 12.000 Ha untuk BUMN RI

BERITA NUSANTARA, JAKARTA - Pemerintah Filipina menawarkan lahan seluas 12.000 hektare di Pulau Mindanau untuk dikembangkan menjadi perkebunan kelapa sawit oleh BUMN Indonesia.

Kepala Humas Kementerian BUMN Faisal Halimi menuturkan tawaran itu disampaikan kepada Menteri BUMN Dahlan Iskan saat breakfast meeting bersama sejumlah menteri FIlipina, yaitu Wakil Menteri Politik dan Menteri Luar Negeri Philipina Evan P. Garcia, Menteri Keuangan Cesar V. Purisima serta Menteri Perindustrian dan Perdagangan Gregory L. Domingo.

"Itu salah satu tawaran yang diberikan Filipina kepada Indonesia, bahwa BUMN bisa mengembangkan kebun kelapa sawit dengan luas hingga 12.000 hektare," ujarnya Jumat (31/5/2013).

Sejauh ini BUMN memiliki 14 perusahaan perkebunan, dan dari jumlah itu ada beberapa yang menggarap perkebunan kelapa sawit. Beberapa perusahaan yang memiliki kebun kelapa sawit berskala besar di antaranya PT Perkebunan Nusantara (PTPN) II, III, IV, VII, XIII dan XIV.

Selain kerja sama dalam perkebunan, Kementerian BUMN juga menyetujui untuk melakukan pertukaran karyawan bank syariah dari masing-masing BUMN Indonesia dan Filipina.

Pengacara Irjen Djoko Susilo Tak akan Tanyai Saksi Sidang

Jakarta, BERITA NUSANTARA - Tim pengacara Irjen Djoko Susilo melayangkan protes kepada jaksa KPK yang tidak memberitahukan identitas siapa saksi yang akan dihadirkan dalam sidang kliennya. Sebagai bentuk protesnya, mereka tidak akan bertanya apa-apa kepada para saksi yang dihadirkan dalam pemeriksaan saksi ini.

"Majelis kami keberatan dengan saudara penasihat hukum yang tidak memberitahukan siapa saksi yang akan dipanggil," ujar salah satu kuasa hukum Irjen Djoko, Juniver Girsang di persidangan di PN Tipikor, Jl Rasuna Said, Jaksel, Jumat (31/5/2013).

Juniver beralasan, pihak kuasa hukum tidak memiliki waktu untuk mempelajari berkas saksi di persidangan. "Padahal kan terdakwa memiliki hak," sambung kuasa hukum Djoko yang lain, Nasrullah.

Lantas, koordinator jaksa KMS Roni pun menjawab bahwa dalam undang-undang tidak diatur mengenai adanya keharusan bagi jaksa untuk memberitahukan kepada pengacara terdakwa siapa saksi yang akan dihadirkan di persidangan. Oleh karena itu Roni menyatakan, jaksa tidak melanggar satu peraturan pun.

Ketua Majelis hakim Suhartoyo lantas menengahi. Suhartoyo setuju dengan pendapat jaksa bahwa tidak ada aturan yang dilanggar.

"Tapi Pak Jaksa kan menggunakan cara acak untuk memanggil saksi. Saya minta Pak Jaksa berkomitmen untuk memberitahukan siapa saksi yang akan dipanggil. Memang tidak ada aturan yang mengatur. Tapi ini komitmen saja. Kalau tidak ada pemberitahuan, lebih baik tidak ada saksi yang diperiksa," kata Suhartoyo.

Suhartoyo juga memberi kesempatan bagi penasihat hukum untuk dapat meminta pemanggilan kembali seorang saksi, apabila dirasa pemeriksaan pertama tidak cukup. Mendengar jawaban hakim Suhartoyo, Nasrullah mewakili rekan-rekannya lantas meminta izin kepada majelis hakim untuk tidak bertanya pada pemeriksaan saksi hari ini. 

"Kami baru akan bertanya pada persidangan selanjutnya, ketika kami sudah siap membaca berkas," ujar Nasrullah.

Suhartoyo mempersilakan, namun dengan syarat "Harus dilihat juga alokasi waktu persidangan ini. Harus disesuaikan," kata sang ketua majelis hakim.

KPK Salah artikan soal "Giving Back!" di Bas Jokowi

JAKARTA, BERITA NUSANTARA — Jonathan Liu, pria yang memberikan bas bertanda tangan Robert Trujillo, bassist band Metallica, kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengaku kecewa terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut Jonathan, KPK salah mengartikan kata yang tertera di badan bas merek Ibanez itu.

Kepada Kompas.com, Kamis (30/5/2013) siang, Jonathan mengatakan bahwa kalimat "Giving back! To Jokowi Keep Playin that Cool Funky Bass" di dekat tanda tangan Trujillo adalah tulisan dari Shenkar, pemilik asli bas tersebut. Kata-kata itu bermakna apa yang diterima oleh manusia harus dikembalikan lagi kepada pihak yang membutuhkan, contohnya rakyat miskin.

"Manusia yang mampu harus memberi kembali ke masyarakat. Itu pesan juga buat Jokowi bahwa dia harus memberi ke rakyatnya juga," ujarnya.

Kata-kata "Giving back", ujar Jonathan, bukan berarti dirinya, Shenkar, atau bahkan Trujillo mengharapkan Jokowi membalas jasa terhadap pemberian bas berwarna merah hati itu. Jonathan, yang pernah menjadi warga negara Indonesia dan sudah 35 tahun menjadi warga negara Amerika Serikat, tersebut mengatakan bahwa kalimat itu juga merupakan slogan salah satu gerakan sosial kemanusiaan yang tengah dikerjakannya bersama puluhan aktor di AS.

"Saya dan Shenkar itu punya proyek sosial. Ada amal sedekah kepada yang membutuhkan. Semisal, anak kecil yang dijadikan pekerja seks komersial di beberapa negara, arah kita ke sana," ujarnya.

Meski setuju dengan pernyataan KPK bahwa pejabat tidak boleh menerima barang, Jonathan menyayangkan sikap KPK yang menyita bas tersebut dan menetapkannya sebagai milik negara. "Jokowi juga benar jika ada barang diserahkan dulu, tapi proporsional-lah. Itu kan hanya cendera mata," katanya.

Jonathan mengaku telah berkirim surat kepada KPK untuk mengembalikan bas tersebut. Namun, hingga berita ini diturunkan, Jonathan belum menerima balasan dari lembaga antikorupsi tersebut. Ia akan tetap menunggu balasan hingga mendapat penjelasan langsung dari KPK.

Jokowi mendapatkan sebuah bas merek Ibanez bertanda tangan Robert Trujillo, yang diberikan oleh Jonathan kepada Jokowi di Balaikota Jakarta. Pemberian bas tersebut diumumkan Jokowi pada 3 Mei 2013. Direktur Gratifikasi KPK Giri Supradiyono menyebutkan, pemberian bas tersebut mengandung unsur kepentingan yang sarat dengan praktik gratifikasi. Tulisan "Giving back" di bas diartikan oleh KPK sebagai harapan balas jasa dari Gubernur DKI. KPK menyita bas tersebut dan mengembalikan foto Trujillo bersama bas itu kepada Jokowi.